Definisi Tebaga Kesejateraan Sosial Kecamatan

img

Definisi Tebaga Kesejateraan Sosial Kecamatan

BANYUASIN, BB - Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamtan (TKSK) ternyata mempunyai Definisi sesuai yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang bekerja dalam penanganan sosial baik di lembaga pemerintah maupun swasta meskipun secara akademis tidak berangkat dari lulusan sekolah tinggi ilmu sosial, tapi mendapatkan pelatihan dan pendidikan secara professional," ujar Mustakim, SE.I selaku TKSK Kecamatan Suak Tapeh saat di bincangi beritabanyuasin.com, Jum'at (7/)

Dijelaskan nya bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Norma Standar Pedoman dan Kriteria TKSK, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

"Dari pengertian diatas, dapat kita lihat bahwa definisi TKSK hampir sama dengan TKS, hanya saja dengan ruang lingkup kerja yang lebih jelas, yaitu di kecamatan," imbuhnya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa: Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Berangkat dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa relawan sosial adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan sosial bukan karena bekerja di instansi sosial, tetapi berdasar pada Filantropi Sosial (kedermawanan sosial) dan bersifat Charity (amal)," katanya.

Selanjutnya terang dia, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

"Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial professional adalah seseorang yang berangkat dari pendidikan sosial secara formal dan bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta dalam pelayanan dan penanganan masalah sosial," tandasnya. (Adam)